Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"nya desa
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERIODE 2025-2029
Wewenang
BPD
- Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Hak BPD
- Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- Menyatakan pendapat.
Anggota BPD mempunyai hak
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- Mengajukan pertanyaan.
- Menyampaikan usul dan pendapat.
- Memilih dan dipilih.
- Memperoleh tunjangan.